“PTN seperti swalayan”

Kebijakan pemerintah berkaitan dengan pembukaan program studi baru di PTN (perguruan tinggi negeri) dan PTS (perguruan tinggi swasta) dirasa tidak adil. Berdasarkan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Jawa tengah, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) begitu mudahnya mendapatkan izin pembukaan program studi baru. sementara bagi kalangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), dirasakan sulitnya minta ampun.

Kebijakan Pemerintahlah justru menjadikan banyak PTS yang kalah bersaing mendapatkan mahasiswa, dan akhirnya tutup, kata ketua Aptisi Jateng , Prof Dr Brodjo Sudjono, S.H.,M.H.

Sekarang ini jumlah PTS di Indonesia sekitar 2900 buah dari berbentuk
Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, dan Akademi. Sementara PTN hanya sekitar 50 buah. Namun justru yang 50 buah ini terus berkembang besar disertai pembukaan-pembukaan program studi baru dengan mudahnya. Mudahnya pembukaan studi baru ini, dinilai Aptisi, menjadikan Perguruan Tinggi Negeri bersikap seenaknya sendiri dengan alasan pengembangan akademik.

” Jangan seperti saat ini, PTN seperti Swalayan saja. Sedangkan bagi PTS, untuk mengubah satu program studi saja harus punya Bank Garansi sebesar Rp 3,5 miliar” kata Prof Brodjo. Hal ini menyebabkan banyak PTS kecil yang akhirnya mati karena tidak memiliki Bank garansi seperti di syaratkan. Persoalan makin terjepitnya PTS ini tidak hanya berkaitan dengan pembukaan program studi baru, tapi juga dosa PTS ketika membuka kelas ekstensi di luar jalur reguler namun lulusannya tetap mendapatkan ijazah PTN, Walau sejumlah PTN seperti UNDIP, UNNES, dan UGM misalnya, telah menghapus program itu, namun toh sudah terlanjur memorakporandakan PTS dalam mendapatkan mahasiswa baru.

Apabila dengan dihapuskannya program ekstensi dan berganti baju menjadi reguler melalui ujian mandiri, seperti di UNDIP dan UNNES, toh tetap saja menjadikan PTS kesulitan mendapatkan mahasiswa. Sebab calon mahasiswa tetap memilih PTN walau dengan biaya tinggi.

Belum lagi masuknya sejumlah perguruan tinggi asing di indonesia, makin menggilas PTS. Untuk itu, menurut Prof Dr Brodjo Sudjono, S.H.,M.H. ,APtisi akan mendesak kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang benar-benar membantu PTS.

Sumber Wawasan